Sebagaimana telah diketahui bahwa anggaran untuk pengangkatan guru honorer tidak dimasukkan di APBN 2016, kabar ini sontak membuat para guru honorer yang sudah berharap agar diangkat jadi PNS hilang seketika.
Kekecewaan muncul di benak para guru honorer terutama bagi mereka yang telah mengabdi puluhan tahun, harapan yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama sirna seketika. Akibat masalah ini, ternyata berdamapak pada kualitas pendidikan.
Wakil Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad menyatakan, kualitas pendidikan di daerahnya menurun tajam gara-gara ribuan guru honorer di kota itu tidak segera diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, para guru honorer mulai mengurangi jam mengajarnya.
“Ini sudah ada ketentuan, dan jadi persoalan pelik bagi kami. Sampai sekarang belum dapat kami angkat guru honorer menjadi PNS. Ini yang membuat kami kesulitan dan membuat penurunan mutu pendidikan terus menurun. Sangat wajar guru honorer meminta kejelasan status kepada kami karena mereka sudah puluhan tahun mengabdi,”.
Idris menjelaskan, kewenangan pengangkatan honorer menjadi CPNS ada di tangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Hanya saja, pengangkatan tidak kunjung dilakukan dengan alasan beban APBN 2016 sudah berat.
Sehingga, pengajuan pengangkatan guru bantu yang mereka ajukan ke Kemenpan-RB tidak mendapatkan persetujuan sama sekali.
“Kami sudah duduk bersama dengan Kemenpan-RB serta Mendagri. Tetapi memang hasilnya tidak disetujui sesuai aturan ini. Belanja pegawai terlalu bersar sehingga diputuskan untuk penerimaan CPNS tidak dapat dilakukan selama tiga tahun nanti,” ungkapnya.
Namun, dikatakan Pemko Depok akan mencari solusi agar tenaga guru bantu tetap bertahan dan bisa meningkatkan pendidikan di Kota Depok. Menurutnya, tekad dan kerja keras yang dimiliki seorang guru, meski honorer, tetap patut dihargai dengan memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai.
Baca Juga : Moratorium Penerimaan CPNS Hingga 2019
Sumber: jpnn
0 Comments